KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1951 TENTANG PERPANJANGAN MANDAT KEPADA HARSONO REKSOATMODJO
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
13
1951
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 1951 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
12
1951
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 1951 TENTANG PENGANGKATAN DRS HERMEN KARTOWISASTRO PADA KOMISARIAT AGUNG REPUBLIK INDONESIA DI DEN HAAG SEBAGAI PENASEHAT KEUANGAN DAN EKONOMI
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
11
1951
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 1951 TENTANG PENGANGKATAN DRS HERMEN KARTOWISASTRO SEBAGAI PEGAWAI TINGGI DIPERBANTUKAN KEPADA MENTERI PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
10
1951
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1951 TENTANG PENGANGKATAN DR F LUMBAN TOBING SEBAGAI GUBERNUR TAPANULI/SUMATERA TIMUR DAN TEUNGKU M DAOED BEUREUEH SEBAGAI GUBERNUR ACEH
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
9
1951
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1951 TENTANG PENGANGKATAN SUROSO SEBAGAI GUBERNUR DIPERBANTUKAN PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
8
1951
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1951 TENTANG PERSETUJUAN DAN TURUT SERTA REPUBLIK INDONESIA DALAM PROTOKOL TERTANGGAL 19 NOPEMBER 1948
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
7
1951
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 1951 TENTANG PENGANGKATAN MR SURJOTJOKRO DARI JAKSA TINGGI TINGKAT I PENGADILAN NEGERI SURABAYA MENJADI KETUA PENGADILAN TINGGI DI MAKASAR
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
6
1951
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 1951 TENTANG PENEMPATAN DP TUYN SEBAGAI KEPALA KANTOR AKUNTAN PAJAK DI NEGERI BELANDA
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
5
1951
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1951 TENTANG PENGANGKATAN MR SUMARMAN SEBAGAI SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN DALAM NEGERI
Berlaku
Total data : 18987
Ikuti Survey Website JDIH
Data responden
Kami tidak akan membagikan email Anda.
Penilaian layanan
1 = sangat kurang, 5 = sangat puas
Verifikasi
Ikuti Survey IKM
Terima kasih 🙏
Tanggapan Anda membantu kami meningkatkan kualitas layanan JDIH Kabupaten Tuban.