KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 216 TAHUN 1955 TENTANG PERINCIAN POS-POS BAB I (PENGELUARAN) BAGIAN III (KEMENTERIAN DALAM NEGERI) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 ATAS PASAL-PASAL DAN MATA-ANGGARAN-MATA-ANGGARAN
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
215
1955
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 215 TAHUN 1955 TENTANG PERINCIAN POS-POS BAB I (PENGELUARAN) BAGIAN X (KEMENTERIAN PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 ATAS PASAL-PASAL DAN MATA-ANGGARAN-MATA-ANGGARAN
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
213
1955
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 213 TAHUN 1955 TENTANG PERINCIAN POS-POS BAB I (PENGELUARAN) BAGIAN VII (KEMENTERIAN KEHAKIMAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 ATAS PASAL-PASAL DAN MATA-ANGGARAN-MATA-ANGGARAN
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
212
1955
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 212 TAHUN 1955 TENTANG PERINCIAN POS-POS BAB I (PENGELUARAN) BAGIAN XIII (KEMENTERIAN PERBURUHAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 ATAS PASAL-PASAL DAN MATA-ANGGARAN-MATA-ANGGARAN
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
211
1955
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 211 TAHUN 1955 TENTANG PERINCIAN POS-POS BAB I (PENGELUARAN) BAGIAN XII (KEMENTERIAN SOSIAL) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 ATAS PASAL-PASAL DAN MATA-ANGGARAN-MATA-ANGGARAN
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
210
1955
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 210 TAHUN 1955 TENTANG PERINCIAN POS-POS BAB I (PENGELUARAN) BAGIAN V A (KEMENTERIAN PERTANIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 ATAS PASAL-PASAL DAN MATA-ANGGARAN-MATA-ANGGARAN
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
209
1955
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 209 TAHUN 1955 TENTANG PERINCIAN POS-POS BAB I (PENGELUARAN) BAGIAN IX (KEMENTERIAN PENERANGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 ATAS PASAL-PASAL DAN MATA-ANGGARAN-MATA-ANGGARAN
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
208
1955
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 208 TAHUN 1955 TENTANG PERINCIAN POS-POS BAB I (PENGELUARAN) BAGIAN IV A URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAAN-PERUSAHAAN DAN JAWATAN-JAWATAN (PEMERINTAH) YANG MEMPUNYAI PENGURUS SENDIRI DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 ATAS PASAL-PASAL DAN MATA ANGGARAN-MATA ANGGARAN
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
207
1955
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 207 TAHUN 1955 TENTANG PERINCIAN POS-POS BAB I (PENGELUARAN) BAGIAN IV (KEMENTERIAN KEUANGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 ATAS PASAL-PASAL DAN MATA ANGGARAN-MATA ANGGARAN
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
206
1955
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 206 TAHUN 1955 TENTANG PERINCIAN POS-POS BAB I (PENGELUARAN) BAGIAN XIV (KEMENTERIAN AGAMA) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 ATAS PASAL-PASAL DAN MATA ANGGARAN-MATA ANGGARAN
Berlaku
Total data : 18987
Ikuti Survey Website JDIH
Data responden
Kami tidak akan membagikan email Anda.
Penilaian layanan
1 = sangat kurang, 5 = sangat puas
Verifikasi
Ikuti Survey IKM
Terima kasih 🙏
Tanggapan Anda membantu kami meningkatkan kualitas layanan JDIH Kabupaten Tuban.