KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 1963 TENTANG PEMBERIAN IZIN BAMBANG KUSNOHADI ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA KE TIONGKOK
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
57
1963
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 1963 TENTANG HUBUNGAN KERJA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI IRIAN BARAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PENETAPAN PRESIDEN NO 1 TAHUN 1963
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
56
1963
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 1963 TENTANG PEMBERHENTIAN JATIKUSUMO DARI METERI PERHUBUNGAN DARAT POS TELEKOMUNIKASI DAN PARIWISATA
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
55
1963
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1963 TENTANG BIAYA TAMBAHAN BENCANA ALAM NASIONAL DI KALIMANTAN BARAT
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
54
1963
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 1963 TENTANG PERHIMPUNAN THEOSOFI CABANG INDONESIA PTTI SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
53
1963
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 1963 TENTANG PENETAPAN TAN MALAKA SEBAGAI PAHLAWAN KEMERDEKAAN
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
52
1963
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 1963 TENTANG PENGANGKATAN ELKANA TOBING, SH SEBAGAI ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
51
1963
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1963 TENTANG PEMBERHETIAN IR ABDUMUTALIB DANUNINGRAT DARI JABATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS BANK TABUNGAN POS
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
50
1963
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 1963 TENTANG PEMBERANGKATAN SURYADARMA DAN KABUL SANYOTO KE NEGARA KUBA
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
49
1963
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 1963 TENTANG PENGANGKATAN LETNAN KOLONEL RAHMAT DAN LETNAL KOLONER DADI ACHDI SEBAGAI HAKIM PENGADILAN TENTARA TINGGI
Berlaku
Total data : 18987
Ikuti Survey Website JDIH
Data responden
Kami tidak akan membagikan email Anda.
Penilaian layanan
1 = sangat kurang, 5 = sangat puas
Verifikasi
Ikuti Survey IKM
Terima kasih 🙏
Tanggapan Anda membantu kami meningkatkan kualitas layanan JDIH Kabupaten Tuban.