KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1971 TENTANG MENGESAHKAN "AGREEMENT ESTABLISHING PEPPER COMMUNITY" SEBAGAI HASIL INTER GOVERNMENTAL CONSULTATIONS OF REGIONAL COOPERATION IN PEPPER IN ASIA
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
50
1971
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 1971 TENTANG PENETAPAN WILAYAH- WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN PERUSAHAAN NEGARA PERTAMINA
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
49
1971
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 1971 TENTANG PENUGASAN KEPADA WAKIL PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENGAWASAN PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT GATOT SOEBROTO
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
48
1971
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 1971 TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA BADAN PERRENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SEBAGAI KOORDINATOR PARTSIPASI INDONESIA DALAM EKSPOSISI OSAKA
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
47
1971
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 1971 TENTANG PUNGUTAN RETRIBUSI TERHADAP BARANG-BARANG JANG BERASAL DARI LUAR NEGERI JANG AKAN DIMASUKKAN KEDALAM DAERAH PABEAN INDONESIA DARI DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DENGAN PELABUHAN BEBAS SABANG
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
46
1971
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 46 TAHUN 1971 TENTANG MENGESAHKAN "PERSETUJUAN KEBUDAYAAN ANTARA INDONESIA DAN IRAN (CULTURAL AGREEMENT BETWEEN INDONESIA AND IRAN (CULTURAL AGREEMENT BETWEEN INDONESIA AND IRAN)
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
45
1971
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1971 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN CALON ANGGOTA MAJELIS PEMUSYAWARATAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT YANG DIANGKAT SERTA TATA CARA PENGAJUAN CALON UNTUK DUDUK SEBAGAI ANGGOTA MEJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT TAMBAHAN
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
44
1971
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 1971 TENTANG PENYEDIAAN DANA JAMINAN KREDIT KOPERASI YANG AKAN MEMINTA KREDIT DARI BANK- BANK PEMERINTAH
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
43
1971
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 1971 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB UNTUK PENGADAAN PENYALURAN DAN PEMASARAN GULA PASIR
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
42
1971
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 1971 TENTANG MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH COMMONWEALTH AUSTRALIA TENTANG PENETAPAN BATAS-BATAS DASAR LAUT TERTENTU (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE COMMONWEALTH OF AUSTRALIA)"
Berlaku
Total data : 18987
Ikuti Survey Website JDIH
Data responden
Kami tidak akan membagikan email Anda.
Penilaian layanan
1 = sangat kurang, 5 = sangat puas
Verifikasi
Ikuti Survey IKM
Terima kasih 🙏
Tanggapan Anda membantu kami meningkatkan kualitas layanan JDIH Kabupaten Tuban.