KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 1979 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1977 TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA TERTENTU
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
9
1979
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1979 TENTANG MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA AND
THE ASEAN RELATING TO THE PRIVILIGES DAN IMMUNITIES
OF THE ASEAN SECRETARIAT" YANG TELAH DITANDATANGANI DI JAKARTA
PADA TANGGAL 20 JANUARI 1979
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
7
1979
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 1979 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KETIGA (REPELITA III) 1979/80 1983/84
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
6
1979
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 1979 TENTANG BADAN KOORDINASI BIMAS
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
5
1979
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1978/1979
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
4
1979
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1979 TENTANG PERLNCIAN ANGGARAN BELANJA NEGARA RUTIN TAHUN ANGGARAN 1978/1979
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
1
1979
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BELGIUM RELATING TO THE GRANTING OF FINANCIAL ASSISTANCE BY THE GOVERNMENT TO THE REPUBLIC OF INDONESIA" SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH KERAJAAN BELGIA, YANG TELAH DITANDATANGANI DI JAKARTA PADA TANGGAL 2 NOPEMBER 1978
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
45
1978
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1978 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
44
1978
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 1978 TENTANG MENGESAHKAN "TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF
NEW ZEALAND", YANG TELAH DITANDATANGANI DI WELLINGTON,
NEW ZEALAND, PADA TANGGAL 19 SEPTEMBER 1978, SEBAGAIMANA
TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
43
1978
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 1978 TENTANG MENGESAHKAN "CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDANGERED
SPECIES OF WILD FAUNA AND FLORA", YANG TELAH DITANDATANGANI DI WASHINGTON PADA TANGGAL 3 MARET 1973, SEBAGAIMANA
TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI
Berlaku
Total data : 18987
Ikuti Survey Website JDIH
Data responden
Kami tidak akan membagikan email Anda.
Penilaian layanan
1 = sangat kurang, 5 = sangat puas
Verifikasi
Ikuti Survey IKM
Terima kasih 🙏
Tanggapan Anda membantu kami meningkatkan kualitas layanan JDIH Kabupaten Tuban.