KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 1979 TENTANG MEMBERIKAN SEBUAH RUMAH KEDIAMAN YANG LAYAK BESERTA PERLENGKAPANNYA
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
43
1979
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 1979 TENTANG MENGESAHKAN "PROTOCOL ON SPACE REQUIREMENTS
FOR SPECIAL TRADE PASSENGER SHIPS, 1973,
SEBAGAI HASIL INTERNATIONAL CONFERENCE OM
SPACE REQUIREMENTS FOR SPECIAL TRADE PASSENGER SHIPS,
1963, YANG TELAH DIADAKAN DI LONDON, PADA TANGGAL 30 JULI 1973
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
42
1979
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 1979 TENTANG MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT UNTUK KERJASAMA
DALAM BIDANG-BIDANG RISET, ILMIAH DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI"
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
41
1979
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1979 TENTANG MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERAL JERMAN TENTANG
KERJASAMA DALAM BIDANG-BIDANG RISET, ILMIAH
DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI"
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
40
1979
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 40 TAHUN 1979 TENTANG MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK PERANCIS TENTANG KERJASAMA
DI BIDANG-BIDANG RISET ILMIAH DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI"
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
39
1979
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 1979 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 1977 TENTANG SIMPANAN WAJIB PEMEGANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN DAN EKSPORTIR KAYU
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
38
1979
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 1979 TENTANG KOORDINASI PENYELESAIAN MASALAH PENGUNGSI VIETNAM DI INDONESIA
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
37
1979
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 1979 TENTANG MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT
OF PAPUA NEW GUINEA CONCERNING TECHNICAL CO-OPERATION"
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
36
1979
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 1979 TENTANG PENGADAAN BESI BAJA
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
35
1979
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1979 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 1972 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 1975 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA/WAKIL KETUA, SEKRETARIS/WAKIL SEKRETARIS, ANGGOTA, DAN
TENAGA/PENASEHAT AHLI DARI PADA DEWAN/SUB DEWAN
PANITIA, TEAM LEMBAGA DAN/ATAU BADAN KOORDINASI
Berlaku
Total data : 18987
Ikuti Survey Website JDIH
Data responden
Kami tidak akan membagikan email Anda.
Penilaian layanan
1 = sangat kurang, 5 = sangat puas
Verifikasi
Ikuti Survey IKM
Terima kasih 🙏
Tanggapan Anda membantu kami meningkatkan kualitas layanan JDIH Kabupaten Tuban.