Daftar Produk Hukum

Cari Peraturan


JENIS NO TAHUN JUDUL STATUS #
KEPUTUSAN PRESIDEN 18 1980 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1980 TENTANG PENGESAHAN "AGREEMENT ON THE ASEAN FOOD SECURITY RESERVE", SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH-PEMERINTAH NEGARA ANGGOTA ASEAN YANG TERDIRI DARI REPUBLIK INDONESIA, MALAYSIA, REPUBLIK PHILIPHINA, REPUBLIK SINGAPURA, DAN KERAJAAN THAILAND, YANG TELAH DITANDATANGANI DI NEW YORK, AMERIKA SERIKAT, PADA TANGGAL 4 OKTOBER 1979, SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN 13 1980 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 1980 TENTANG TATACARA PENYELESAIAN PERMOHONAN PEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN 12 1980 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 1980 TENTANG MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PRANCIS MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENDAPATAN DAN ATAS KEKAYAAN", SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK PERANCIS, YANG TELAH DI TANDATANGANI DI JAKARTA PADA TANGGAL 14 SEPTEMBER 1979, SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN 11 1980 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 1980 TENTANG MENGESAHKAN "INTERNATIONAL SUGAR AGREEMENT, 1977" YANG TELAH DITANDATANGANI DI NEW YORK PADA TANGGAL 28 DESEMBER 1977 OLEH KEPALA PERWAKILAN TETAP REPUBLIK INDONESIA DI NEW YORK, DALAM RANGKA KEANGGOTAAN INDONESIA PADA "INTERNATIONAL SUGAR ORGANIZATION", SEBAGAIMANA TERCANTUM PADA LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN INI Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN 7 1980 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 1980 TENTANG "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA CONCERNING TECHNICAL COOPERATION", YANG TELAH DITANDATANGANI DI COLOMBO, SRI LANKA, PADA TANGGAL 17 NOPEMBER 1979, SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS DEMOKRASI SRI LANKA; Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN 6 1980 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 1980 TENTANG MENGESAHKAN "PERSETUJUAN DASAR ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PAPUA NUGINI TENTANG PENGATURAN-PENGATURAN PERBATASAN", SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH PAPUA NUGINI, YANG TELAH DITANDATANGANI DI JAKARTA PADA TANGGAL 17 DESEMBER 1979, SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN 5 1980 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1980 TENTANG MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RAKYAT BANGLADESH DI BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN" SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT BANGLADESH, YANG TELAH DITANDATANGANI DI DACCA, BANGLADESH, PADA TANGGAL 21 NOPEMBER 1979, SEBAGAIMANA TERCANTUM PADA LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN INI Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN 57 1979 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 1979 TENTANG MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN KANADA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK PENDAPATAN ATAS KEKAYAAN" Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN 56 1979 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 1979 TENTANG PENGELOLAAN MASJID ISTIQLAL Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN 55 1979 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1979 TENTANG MENGESAHKAN "GENRAL AGREEMENT FOR ECONOMIC, TECHNICAL AND COMMERCIAL COOPERATION AMONG MEMBER STATES OF THE ISLAMIC CONFERENCE" Berlaku
Total data : 18987