KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 44 TAHUN 1980 TENTANG TUNJANGAN JABATAN HAKIM YANG DIPEKERJAKAN UNTUK TUGAS PERADILAN (JUSTISIAL)
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
43
1980
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 1980 TENTANG PEMBANGUNAN PABRIK HYDROCRACKER DI DUMAI RIAU
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
42
1980
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 42 TAHUN 1980 TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1980 TENTANG TEAM PENGENDALI PENGADAAN BARANG/PERALATAN PEMERINTAH
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
41
1980
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1980 TENTANG MENGESAHKAN "INTERNATIONAL NATURAL RUBBER AGREEMENT, 1979",
YANG TELAH DITANDATANGANI OLEH DELEGASI PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DI NEW YORK PADA TANGGAL 17 MARET 1980,
SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
39
1980
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 39 TAHUN 1980 TENTANG PENGHAPUSAN JARING TRAWL
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
38
1980
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 1980 TENTANG UANG REPRESENTASI BAGI MISI/DELEGASI
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
33
1980
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 1980 TENTANG MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH KONFEDERASI SWISS TENTANG
ANGKUTAN UDARA TERATUR ", SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN
ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
DELEGASI PEMERINTAH KONFEDERASI SWISS ,
YANG DITANDATANGANI DI JAKARTA PADA TANGGAL 14 JUNI 1978,
SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
29
1980
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1980 TENTANG MENGESAHKAN "COOPERATION AGREEMENT BETWEEN INDONESIA,
MALAYSIA, PHILIPHINES, SINGAPORE, AND
THAILAND - MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION
OF SOUTH-EAST ASIAN NATIONS AND THE EUROPEAN ECONOMIC
COMMUNITY" SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA
DELEGASI PEMERINTAH-PEMERINTAH NEGARA ANGGOTA ASEAN
YANG TERDIRI DARI INDONESIA, MALAYSIA, PHILIPINA,
SINGAPURA, DAN THAILAND DAN DELEGASI MASYARAKAT
EKONOMI EROPA, YANG TELAH DITANDATANGANI DI
KUALA LUMPUR PADA TANGGAL 7 MARET 1980,
SEBAGAIMANA TERLAMPIR PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
28
1980
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1980 TENTANG PENYEMPURNAAN DAN PENINGKATAN FUNGSI LEMBAGA SOSIAL DESA MENJADI LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
27
1980
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1980 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Berlaku
Total data : 18987
Ikuti Survey Website JDIH
Data responden
Kami tidak akan membagikan email Anda.
Penilaian layanan
1 = sangat kurang, 5 = sangat puas
Verifikasi
Ikuti Survey IKM
Terima kasih 🙏
Tanggapan Anda membantu kami meningkatkan kualitas layanan JDIH Kabupaten Tuban.