KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 1981 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS TADULAKO
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
35
1981
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1981 TENTANG UANG PAKET BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
34
1981
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1981 TENTANG MENGESAHKAN "CONVENTION ON THE RECOGNITION AND
ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITAL AWARDS", YANG TELAH
DITANDATANGANI DI NEW YORK PADA TANGGAL 10 JUNI 1958
DAN TELAH MULAI BERLAKU PADA TANGGAL 7 JUNI 1959
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
33
1981
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 1981 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
31
1981
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 1981 TENTANG MENGESAHKAN "PERSETUJUAN KERJASAMA DI BIDANG
ILMU PENGETAHUAN DAN PENGAJARAN ISLAM ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH
KERAJAAN ARAB SAUDI", SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA
DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN
DELEGASI PEMERINTAH KERAJAAN ARAB SAUDI,
YANG TELAH DITANDATANGANI DI RIYADH, ARAB SAUDI,
PADA TANGGAL 19 MEI 1981
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
30
1981
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1981 TENTANG LATIHAN PRA JABATAN
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
29
1981
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1981 TENTANG MENGESAHKAN "PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH KERAJAAN ARAB SAUDI MENGENAI KERJA SAMA
EKONOMI DAN TEKNIK", YANG TELAH DITANDATANGANI
DI RIYADH, ARAB SAUDI, PADA TANGGAL 19 MEI 1981
SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI
PEMERINTAH KERAJAAN ARAB SAUDI
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
28
1981
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1981 TENTANG MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERMENT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF
THE THAILAND FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
AND THE PREVANTION OF FISCAL AVASSION WITH RESPECT TO
TAXES ON INCAME AND ON CAPITAL", YANG TELAH DITANDATANGANI
DI BANGKOK, THAILAND, PADA TANGGAL 25 MARET 1981
SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
27
1981
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1981 TENTANG PERUBAHAN BEBERAPA PASAL DARI LAMPIRAN 3 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 1980
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
26
1981
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1981 TENTANG MENCABUT KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 1964 TENTANG PEMBEKUAN DAN PENGUASAAN REKENING PADA SEMUA BANK YANG TERCATAT ATAS NAMA WARGANEGARA "MALAYSIA"? ATAU WARGANEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERDOMISILI/BERTEMPAT TINGGAL DI DAERAH "MALAYSIA"
Berlaku
Total data : 18987
Ikuti Survey Website JDIH
Data responden
Kami tidak akan membagikan email Anda.
Penilaian layanan
1 = sangat kurang, 5 = sangat puas
Verifikasi
Ikuti Survey IKM
Terima kasih 🙏
Tanggapan Anda membantu kami meningkatkan kualitas layanan JDIH Kabupaten Tuban.