Daftar Produk Hukum

Cari Peraturan


JENIS NO TAHUN JUDUL STATUS #
KEPUTUSAN PRESIDEN 9 1982 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1982 TENTANG TUNJANGAN PANGAN BAGI PEGAWAI NEGERI DAN PENERIMA PENSIUN, PENYEDIAAN PANGAN BAGI PEGAWAI PERUSAHAAN DAN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS SERTA OPERASI PASAR Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN 8 1982 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1982 TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1982/1983 Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN 6 1982 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 1982 TENTANG PENGESAHAN "LOAN AGREEMENT (JAKARTA CIKAMPEK HIGH WAY PROJECT) BETWEEN REPUBLIC OF INDONESIA AND KUWAIT FUND FOR ARAB ECONOMIC DEVELOPMENT" Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN 5 1982 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1982 TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT BERDIAM SEMENTARA BAGI ORANG ASING YANG MASUK KE DAN ATAU TINGGAL DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SECARA TIDAK SAH DAN BELUM DAPAT DIKELUARKAN Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN 4 1982 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1982 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 1971 TENTANG PUNGUTAN RETRIBUSI TERHADAP BARANG-BARANG YANG BERASAL DARI LUAR NEGERI YANG AKAN DIMASUKKAN KE DALAM DAERAH PABEAN INDONESIA DARI DAERAH PERDAGANGAN BEBAS DENGAN PELABUHAN BEBAS SABANG Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN 1 1982 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1982 TENTANG HARGA JUAL DALAM NEGERI BAHAN BAKAR MINYAK BUMI Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN 58 1981 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 1981 TENTANG MENGESAHKAN "SIXTH INTERNATIONAL TIN AGREEMENT", YANG TELAH DITANDANGANI OLEH DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI NEW YORK, AMARIKA SERIKAT, PADA TANGGAL 8 OKTOBER 1981, SEBAGAI HASIL DARI PADA "UNITED NATIONS TIN CONFERENCE, 1980" Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN 55 1981 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1981 TENTANG MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIA NATIONS AND THE GOVERNMENT OF CANADA ON ECONOMIC CO-OPERATION", SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH-PEMERINTAH NEGARA ANGGOTA ASEAN YANG TERDIRI DARI REPUBLIK INDONESIA, MALAYSIA, REPUBLIK PHILIPINA, REPUBLIK SINGAPURA DAN KERAJAAN THAILAN DAN DELEGASI PEMERINTAH CANADA, YANG TELAH DITANDATANGANI DI NEW YORK, AMERIKA SERIKAT, PADA TANGGAL 25 SEPTEMBER 1981 Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN 54 1981 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 1981 TENTANG MENGESAHKAN "PERSETUJUAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT TENTANG PENGGUNAAN TENAGA NUKLIR UNTUK MAKSUD-MAKSUD DAMAI YANG TELAH DITANDATANGANI DI WASHINGTON DC, AMERIKA SERIKAT, PADA TANGGAL 30 JUNI 1980 SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN 48 1981 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 1981 TENTANG MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PHILLIPPINES FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME", YANG TELAH DITANDANGANI DI MANILA, PHILIPINA, PADA TANGGAL 18 JUNI 1981 SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN ANTARA DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK PHILIPINA Berlaku
Total data : 18987