Daftar Produk Hukum

Cari Peraturan


JENIS NO TAHUN JUDUL STATUS #
KEPUTUSAN PRESIDEN 4 1998 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG TIM PENANGGULANGAN MASALAH HUTANG-HUTANG PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN 3 1998 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH TIGA PULUH DUA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 1997 Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN 1 1998 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN 53 1997 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1990 TENTANG DANA REBOISASI SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TEAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 1997 Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN 52 1997 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 1997 TENTANG SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN 51 1997 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN LAUT KABIL PULAU BATAM SEBAGAI PELABUHAN ALIH KAPAL Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN 50 1997 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 1997 TENTANG PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN 49 1997 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN SPECIAL AGREEMENT FOR SUBMISSION TO THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE OF THE DISPUTE BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA CONCERNING SOVEREIGNTY OVER PULAU LIGITAN AND PULAU SIPADAN Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN 48 1997 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH TIGA PULUH SATU KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1997 Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN 47 1997 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN STATUS PELAKSANAAN BEBERAPA PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG SEMULA DITANGGUHKAN ATAU DIKAJI KEMBALI Berlaku
Total data : 18987