Daftar Produk Hukum

Cari Peraturan


JENIS NO TAHUN JUDUL STATUS #
KEPUTUSAN PRESIDEN 60 1999 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH TURKMENISTAN MENGENA I PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN 59 1999 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN 58 1999 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERIAN STATUS KREDIT KEPADA PARA HAKIM AGUNG PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN 57 1999 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 1999 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, KETUA PENGGANTI, ANGGOTA DAN ANGGOTA PENGGANTI PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN 56 1999 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 1999 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA PADANG PANJANG Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN 55 1999 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERAL JERMAN DI BIDANG PELAYARAN Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN 54 1999 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN GENERAL AGREEMENT OF DEVELOPMENT COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN 53 1999 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 1999 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN 52 1999 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL OF 1992 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1969 (PROTOKOL 1992 TENTANG PERUBAHAN TERHADAP KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG TANGGUNGJAWAB PERDATA UNTUK KERUSAKAN AKIBAT PENCEMARAN MINYAK, 1969) Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN 51 1999 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SURINAME MENGENAI PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA YANG LEBIH ERAT DAN PEMBENTUKAN KONSULTASI BILATERAL Berlaku
Total data : 18987