KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 170 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
169
1999
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 169 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE FACILITATION OF GOODS IN TRANSIT (PERJANJIAN KERANGKA KERJA ASEAN MENGENAI PEMBERIAN KEMUDAHAN TERHADAP BARANG-BARANG TRANSIT)
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
168
1999
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 168 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SEYCHELLES FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
167
1999
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 167 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT AMONG THE GOVERNMENTS OF BRUNEI DARUSSALAM, THE REPUBLIC OF INDONESIA, MALAYSIA, THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES, THE REPUBLIC OF SINGAPORE, AND THE KINGDOM OF THAILAND FOR THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS (PROTOKOL PERUBAHAN TERHADAP PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH-PEMERINTAH BRUNEI DARUSSALAM, REPUBLIK INDONESIA, MALAYSIA, REPUBLIK PHILIPINA, REPUBLIK SINGAPURA, DAN KERAJAAN THAILAND UNTUK PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN INVESTASI)
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
166
1999
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 1999 TENTANG TIM RESTRUKTURISASI DAN REHABILITASI PT (PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
Tidak Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
165
1999
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 165 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
164
1999
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 164 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA TIM DOKTER KEPRESIDENAN
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
163
1999
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 163 TAHUN 1999 TENTANG HARI JUANG TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
162
1999
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 162 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI AKHIR PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON I
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
161
1999
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 161 TAHUN 1999 TENTANG DEWAN MARITIM INDONESIA
Berlaku
Total data : 18987
Ikuti Survey Website JDIH
Data responden
Kami tidak akan membagikan email Anda.
Penilaian layanan
1 = sangat kurang, 5 = sangat puas
Verifikasi
Ikuti Survey IKM
Terima kasih 🙏
Tanggapan Anda membantu kami meningkatkan kualitas layanan JDIH Kabupaten Tuban.