KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 66 TAHUN 2003 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2003
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
65
2003
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2003 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001 KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2003
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
64
2003
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2003 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2001 KE DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2003
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
63
2003
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2003 TENTANG DEWAN GULA INDONESIA
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
62
2003
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2003
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
61
2003
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 129 TAHUN 1998 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK-HAK ASASI MANUSIA INDONESIA
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
60
2003
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2003 TENTANG UANG PAKET BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
59
2003
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2003 TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI PEJABAT NEGARA DI LINGKUNGAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
58
2003
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2003 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT CHINA UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
57
2003
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 2003 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
Berlaku
Total data : 18987
Ikuti Survey Website JDIH
Data responden
Kami tidak akan membagikan email Anda.
Penilaian layanan
1 = sangat kurang, 5 = sangat puas
Verifikasi
Ikuti Survey IKM
Terima kasih 🙏
Tanggapan Anda membantu kami meningkatkan kualitas layanan JDIH Kabupaten Tuban.