KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
36
2004
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2004 TENTANG KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 109 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2004 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
35
2004
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 102 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2004
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
34
2004
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TUNJANGAN PANITERA PADA PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
33
2004
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG TUNJANGAN HAKIM PADA PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
32
2004
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, SEKRETARIAT, DAN ANGGOTA KOMISI HUKUM NASIONAL DAN STAF SEKRETARIAT KOMISI HUKUM NASIONAL
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
31
2004
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PENGAMANAN DAN PENGAWALAN CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
30
2004
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI GUNUNG SUGIH, PENGADILAN NEGERI SUKADANA, DAN PENGADILAN NEGERI BLAMBANGAN UMPU
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
29
2004
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI MELALUI SISTEM PELAYANAN SATU ATAP
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
28
2004
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 1981 TENTANG BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 1999
Berlaku
Total data : 18987
Ikuti Survey Website JDIH
Data responden
Kami tidak akan membagikan email Anda.
Penilaian layanan
1 = sangat kurang, 5 = sangat puas
Verifikasi
Ikuti Survey IKM
Terima kasih 🙏
Tanggapan Anda membantu kami meningkatkan kualitas layanan JDIH Kabupaten Tuban.