KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI TILAMUTA DAN PENGADILAN NEGERI UNA AHA
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
97
2004
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 97 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI MENGGALA DAN PENGADILAN NEGERI DONGGALA
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
96
2004
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI MALINAU, KEJAKSAAN NEGERI BATU, KEJAKSAAN NEGERI PURUK CAHU, KEJAKSAAN NEGERI TAMIANG LAYANG,KEJAKSAAN NEGERI PENAJAM, KEJAKSAAN NEGERI MELONGUANE, KEJAKSAAN NEGERI TOBELO, KEJAKSAAN NEGERI LABUHA, KEJAKSAAN NEGERI BATULICIN, KEJAKSAAN NEGERI MUKOMUKO, KEJAKSAAN NEGERI TAIS, KEJAKSAAN NEGERI BINTUHAN, KEJAKSAAN NEGERI SUWAWA, KEJAKSAAN NEGERI MARISA, KEJAKSAAN NEGERI TOMOHON DAN KEJAKSAAN NEGERI AMURANG
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
95
2004
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1998 TENTANG JAMINAN TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
94
2004
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 94 TAHUN 2004 TENTANG PENGELOLAAN KOMPLEK GELANGGANG OLAHRAGA BUNG KARNO
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
93
2004
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 93 TAHUN 2004 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
92
2004
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 92 TAHUN 2004 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI ALFATAH JAYAPURA
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
91
2004
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 91 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN SERANG MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN, SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MATARAM MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MATARAM, DAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO MENJADI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN AMAI GORONTALO
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
90
2004
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN AMENDMENTS TO ARTICLES 24 AND 25 OF THE CONSTITUTIONOF THE WORLD HEALTH ORGANIZATION (AMANDEMEN TERHADAP PASAL 24 DAN 25 KONSTITUSI ORGANISASI KESEHATAN DUNIA)
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
89
2004
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 89 TAHUN 2004 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
Berlaku
Total data : 18987
Ikuti Survey Website JDIH
Data responden
Kami tidak akan membagikan email Anda.
Penilaian layanan
1 = sangat kurang, 5 = sangat puas
Verifikasi
Ikuti Survey IKM
Terima kasih 🙏
Tanggapan Anda membantu kami meningkatkan kualitas layanan JDIH Kabupaten Tuban.