KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 216 TAHUN 1959 TENTANG PEMBERIAN ANUGERAH BINTANG SAKTI DAN BINTANG DARMA KEPADA ABDUL HARIS NASUTION, R. SOEBIJAKTO DAN S. SORJADARMAN
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
215
1959
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 215 TAHUN 1959 TENTANG PEMBERHENTIAN MR. LUKMAN HAKIM SEBAGAI GUBERNUR BANK INDONESIA
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
213
1959
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 213 TAHUN 1959 TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA M.H. RACHMAT DAN PENGANGKATAN SAUDARA SUBARDI SEBAGAI ANGGOTA PANITIA NEGARA PENINJAUAN KEMBALI PGPN 1955
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
212
1959
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 212 TAHUN 1959 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II PATI TENTANG MENGADAKAN/MEMUNGUT PAJAK TONTONAN UMUM
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
211
1959
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 211 TAHUN 1959 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II MAGELANG TENTANG PENDAFTARAN PERUSAHAAN
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
210
1959
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 210 TAHUN 1959 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 36 TAHUN 1955 TENTANG WETERNESTEKKING VERORDENING
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
209
1959
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 209 TAHUN 1959 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA PEKALONGAN (PAJAK POTONG HEWAN)
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
208
1959
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 208 TAHUN 1959 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II GROBOGAN (PAJAK POTONG HEWAN)
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
207
1959
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 207 TAHUN 1959 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II MAGELANG (PAJAK POTONG HEWAN)
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
206
1959
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 206 TAHUN 1959 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN (PAJAK POTONG HEWAN)
Berlaku
Total data : 18987
Ikuti Survey Website JDIH
Data responden
Kami tidak akan membagikan email Anda.
Penilaian layanan
1 = sangat kurang, 5 = sangat puas
Verifikasi
Ikuti Survey IKM
Terima kasih 🙏
Tanggapan Anda membantu kami meningkatkan kualitas layanan JDIH Kabupaten Tuban.