KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 256 TAHUN 1959 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PAJAK REKLAME
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
255
1959
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 255 TAHUN 1959 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PAJAK TONTONAN UMUM
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
254
1959
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 254 TAHUN 1959 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 10 TAHUN 1953 TENTANG PAJAK KENDARAAN
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
253
1959
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 253 TAHUN 1959 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II BLORA TENTANG PAJAK POTONG HEWAN
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
252
1959
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 252 TAHUN 1959 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II LAMONGAN TENTANG PAJAK POTONG HEWAN
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
251
1959
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 251 TAHUN 1959 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II BLITAR TENTANG PAJAK POTONG HEWAN
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
250
1959
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 250 TAHUN 1959 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II MALANG TENTANG PAJAK POTONG HEWAN
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
249
1959
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 249 TAHUN 1959 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II SUKOHARJO UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALINYA TENTANG MENGADAKAN PAJAK KENDARAAN
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
248
1959
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 248 TAHUN 1959 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH UNTUK MENGUBAH KETIGA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 41 TAHUN 1955 TENTANG MENGADAKAN DAN MENARIK PAJAK
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
247
1959
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 247 TAHUN 1959 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 32 TAHUN 1955 UNTUK PERTAMA KALINYA TENTANG PENARIKAN PAJAK PETASAN
Berlaku
Total data : 18987
Ikuti Survey Website JDIH
Data responden
Kami tidak akan membagikan email Anda.
Penilaian layanan
1 = sangat kurang, 5 = sangat puas
Verifikasi
Ikuti Survey IKM
Terima kasih 🙏
Tanggapan Anda membantu kami meningkatkan kualitas layanan JDIH Kabupaten Tuban.