KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 1959 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH, DAERAH KOTAPRAJA JAKARTA RAYA (PENETAPAN DAN MEMUNGUT RETRIBUSI SAMPAH)
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
56
1959
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 1959 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH, DAERAH SWATANTRA TINGKAT II LUMAJANG (PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAAN)
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
55
1959
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1959 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH, DAERAH SWATANTRA TINGKAT II TULUNGAGUNG (PEMBUATAN DAN PAJAK REKLAME)
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
54
1959
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 1959 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH, DAERAH SWATANTRA TINGKAT II BANDUNG (PAJAK KENDARAAN)
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
53
1959
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 1959 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH, DAERAH SWATANTRA TINGKAT II LAMONGAN (PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN)
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
52
1959
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 1959 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH, DAERAH KOTAPRAJA JAKARTA RAYA TENTANG PEMUNGUTAN LEGES, DISTRIBUSI DAN BEA-BEA LAINNYA
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
51
1959
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAHUN 1959 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH, DAERAH SWATANTRA TINGKAT II BANJARNEGARA (PAJAK TONTONAN)
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
50
1959
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 1959 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH, DAERAH SWATANTRA TINGKAT II BANJARNEGARA (REKLAME)
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
49
1959
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 1959 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH, DAERAH KOTAPRAJA BANJARMASIN (PAJAK PENDAFTARAN PERUSAHAAN)
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
48
1959
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 48 TAHUN 1959 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH, DAERAH SWATANTRA TINGKAT II TEMANGUNG (PAJAK SEPEDA)
Berlaku
Total data : 18987
Ikuti Survey Website JDIH
Data responden
Kami tidak akan membagikan email Anda.
Penilaian layanan
1 = sangat kurang, 5 = sangat puas
Verifikasi
Ikuti Survey IKM
Terima kasih 🙏
Tanggapan Anda membantu kami meningkatkan kualitas layanan JDIH Kabupaten Tuban.