KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 85 TAHUN 1959 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA BANDUNG (VERORDENING TOT HEFFING) EN ENVORDENING ENER BELASTINGOP HET HOREDER
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
84
1959
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 1959 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA TEGAL (PUNGUTAN PAJAK ANJING)
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
83
1959
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 1959 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II BREBES (PERATURAN REKLAME)
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
82
1959
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 1959 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II WONOGIRI (PAJAK KERAMAIAN)
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
80
1959
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 1959 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PERATURAN PAJAK REKLAME
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
79
1959
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 1959 TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT II LUMAJANG TENTANG PUNGUTAN OPSEN PAJAK PERPONDING/RUMAHTANGGA
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
71
1959
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 1959 TENTANG PEMBERIAN SEBAGIAN PEMBEBASAN DARI GANTI RUGI SEBESAR RP. 11.250, KEPADA SAUDARA WIRIATMADJA KLERK POS KANTOR POS DAN TELEKOMUNIKASI
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
70
1959
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 70 TAHUN 1959 TENTANG PEMBERHENTIAN/PENGANGKATAN PARA HAKIM PERWIRA DAN ANGKATAN DARAT DI TERITORIUM IV
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
69
1959
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 69 TAHUN 1959 TENTANG MERUBAH DIKTUM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 187 TAHUN 1958 (PENGANGKATAN KAPTEN UDARA SUDARMONO S. DIUBAH MENJADI MAYOR UDARA SUDARMONO S)
Berlaku
KEPUTUSAN PRESIDEN
68
1959
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 68 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYARINGAN URUSAN VETERAN JAKARTA
Berlaku
Total data : 18987
Ikuti Survey Website JDIH
Data responden
Kami tidak akan membagikan email Anda.
Penilaian layanan
1 = sangat kurang, 5 = sangat puas
Verifikasi
Ikuti Survey IKM
Terima kasih 🙏
Tanggapan Anda membantu kami meningkatkan kualitas layanan JDIH Kabupaten Tuban.