UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1959 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PERDANA MENTERI, WAKIL-WAKIL PERDANA MENTERI, MENTERI DAN MENTERI MUDA REPUBLIK INDONESIA
Berlaku
UNDANG-UNDANG
11
1959
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1959 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN DAN PEJABAT YANG MENJALANKAN PEKERJAAN JABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Berlaku
UNDANG-UNDANG
10
1959
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1959 TENTANG PEMBATALAN HAK-HAK PERTAMBANGAN
Berlaku
UNDANG-UNDANG
9
1959
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1959 TENTANG PEMBEBASAN R. SOEMANTRI SOERJOADIPROJO DARI KEWAJIBAN UNTUK MENGGANTIKAN UANG
Berlaku
UNDANG-UNDANG
8
1959
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 12 TAHUN 1955 TENTANG PENGUBAHAN PASAL 4 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1955 NO. 37), SEBAGAI UNDANG-UNDANG
Berlaku
UNDANG-UNDANG
7
1959
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1959 TENTANG PENGHAPUSAN PERATURAN UMUM KORBAN PERANG DAHULU DISEBUT ALGEMENE OOROGSONGEVALLEN REGELING
Berlaku
UNDANG-UNDANG
6
1959
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1959 TENTANG PENYERAHAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAH PUSAT DALAM BIDANG PEMERINTAHAN UMUM, PERBANTUAN PEGAWAI NEGERI DAN PENYERAHAN KEUANGANNYA, KEPADA PEMERINTAH DAERAH
Berlaku
UNDANG-UNDANG
5
1959
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1959 TENTANG PENGUBAHAN REGELING VAN HET BEROEP IN BELASTINGZAKEN
Tidak Berlaku
UNDANG-UNDANG
4
1959
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1959 TENTANG POS
Tidak Berlaku
UNDANG-UNDANG
3
1959
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1959 TENTANG PERSETUJUAN KERJASAMA ILMIAH, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK CEKOSLOWAKIA
Berlaku
Total data : 18987
Ikuti Survey Website JDIH
Data responden
Kami tidak akan membagikan email Anda.
Penilaian layanan
1 = sangat kurang, 5 = sangat puas
Verifikasi
Ikuti Survey IKM
Terima kasih 🙏
Tanggapan Anda membantu kami meningkatkan kualitas layanan JDIH Kabupaten Tuban.