UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 15 TAHUN 1950 TENTANG PENYELESAIAN URUSAN PEMULIHAN HAK
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT
14
1950
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 14 TAHUN 1950 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS-TUGAS PEMERINTAHAN DI NEGARA SUMATERA SELATAN OLEH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT
13
1950
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 13 TAHUN 1950 TENTANG PINJAMAN DARURAT
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT
12
1950
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 12 TAHUN 1950 TENTANG PAJAK PEREDARAN
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT
11
1950
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 11 TAHUN 1950 TENTANG TATA-CARA PERUBAHAN SUSUNAN KENEGARAAN DARI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT
10
1950
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 10 TAHUN 1950 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAH DAERAH NEGARA PASUNDAN OLEH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT
9
1950
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 9 TAHUN 1950 TENTANG PEROBAHAN UNDANG-UNDANG. POSTSPAARBAN (STAATSBLAD 1934 NO. 653. 1937 NO. 176 DAN 197 DAN 1941 NO. 295)
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT
8
1950
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 8 TAHUN 1950 TENTANG MENGADAKAN TAMBAHAN PERATURAN KEADAAN PERANG DAN DARURAT PERANG (KEPUTUSAN RAJA TERTANGGAL 13 SEPTEMBER 1939 NO. 32 STAATSBLAD INDONESIA TAHUN 1939 NO. 582)
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT
7
1950
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 7 TAHUN 1950 TENTANG PERGURUAN TINGGI
Tidak Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT
6
1950
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 6 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN GUBERNUR MILITER IBUKOTA
Berlaku
Total data : 18987
Ikuti Survey Website JDIH
Data responden
Kami tidak akan membagikan email Anda.
Penilaian layanan
1 = sangat kurang, 5 = sangat puas
Verifikasi
Ikuti Survey IKM
Terima kasih 🙏
Tanggapan Anda membantu kami meningkatkan kualitas layanan JDIH Kabupaten Tuban.