UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 22 TAHUN 1957 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE I MALUKU
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT
21
1957
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 21 TAHUN 1957 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DALAM LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI SUMATERA TENGAH
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT
20
1957
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 20 TAHUN 1957 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI IRIAN BARAT
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT
19
1957
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 19 TAHUN 1957 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT, JAMBI DAN RIAU
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT
18
1957
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 18 TAHUN 1957 TENTANG BANK TANI DAN NELAYAN
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT
17
1957
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 17 TAHUN 1957 TENTANG KENAIKAN TARIP CUKAI ATAS BIR, GULA, SACCHARIN DAN SEBAGAINYA, DAN KENAIKAN BEA MASUK ATAS BIR
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT
16
1957
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 16 TAHUN 1957 TENTANG PAJAK BANGSA ASING TAHUN 1957
Tidak Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT
15
1957
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 15 TAHUN 1957 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE
Tidak Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT
14
1957
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 14 TAHUN 1957 TENTANG PENETAPAN UNTUK PEMBEBASAN BANK INDONESIA DARI KEWAJIBAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 16 AYAT 1 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 SELAMA 6 BULAN SETELAH BERAKHIRNYA KEPUTUSAN DEWAN MONETER TANGGAL 2 PEBRUARI 1957 NOMOR 23 (TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA NO. 1158, BERITA NEGARA TANGGAL 22 PEBRUARI 1957 NO. 16 TAHUN 1957) YANG DIADAKAN BERDASARKAN PASAL 16 AYAT 3 UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA 1953 (UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1953 LEMBARAN-NEGARA NOMOR 40 TAHUN 1953)
Berlaku
UNDANG-UNDANG DARURAT
13
1957
UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 13 TAHUN 1957 TENTANG MENAMBAH UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1952 (LEMBARAN-NEGARA NOMOR78 TAHUN 1952) TENTANG MENETAPKAN UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG HAK PENGANGKATAN DAN PENGUBAHAN PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT (UNDANG-UNDANG NOMOR 25 DAN 34 TAHUN 1950, LEMBARAN-NEGARA NOMOR 41 DAN 74 TAHUN 1950) SEBAGAI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
Berlaku
Total data : 18987
Ikuti Survey Website JDIH
Data responden
Kami tidak akan membagikan email Anda.
Penilaian layanan
1 = sangat kurang, 5 = sangat puas
Verifikasi
Ikuti Survey IKM
Terima kasih 🙏
Tanggapan Anda membantu kami meningkatkan kualitas layanan JDIH Kabupaten Tuban.