PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN 1948 TENTANG JAWATAN KEHUTANAN DIJADIKAN JAWATAN DIBAWAH PENGAWASAN ANGKATAN PERANG
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH
58
1948
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 1948 TENTANG BADAN TEXTIEL NEGARA DIJADIKAN BADAN DIBAWAH PENGAWASAN ANGKATAN PERANG
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH
57
1948
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 1948 TENTANG PERUSAHAAN PERKEBUNAN REPUBLIK INDONESIA DIJADIKAN PERUSAHAAN DIBAWAH PENGAWASAN ANGKATAN PERANG
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH
56
1948
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 1948 TENTANG MILITAIRISASI BADAN PENYELENGGARA PERUSAHAAN GULA NEGARA DAN PABRIK-PABRIK GULA YANG DIURUSNYA
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH
55
1948
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 1948 TENTANG PERUSAHAAN TAMBANG MINYAK DIJADIKAN PERUSAHAAN DIBAWAH PENGAWASAN ANGKATAN PERANG
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH
54
1948
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 1948 TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN HARGA DARI BARANG-BARANG PENTING
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH
53
1948
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 1948 TENTANG URUSAN TAWANAN DAN TAHANAN POLITIK/TENTARA YANG BERSANGKUTAN DENGAN PERISTIWA MADIUN
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH
52
1948
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 1948 TENTANG PERCETAKAN YANG DIBAWAH PENGAWASAN PEMERINTAH DIJADIKAN PERUSAHAAN DIBAWAH PENGAWASAN ANGKATAN PERANG
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH
51
1948
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 1948 TENTANG LAPANG KERJA, SUSUNAN, PIMPINAN DAN TUGAS KEWAJIBAN KEMENTERIAN KEUANGAN
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH
50
1948
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1948 TENTANG HAL PERUSAHAAN DALAM LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN DIJADIKAN PERUSAHAAN DIBAWAH PENGAWASAN ANGKATAN PERANG
Berlaku
Total data : 18987
Ikuti Survey Website JDIH
Data responden
Kami tidak akan membagikan email Anda.
Penilaian layanan
1 = sangat kurang, 5 = sangat puas
Verifikasi
Ikuti Survey IKM
Terima kasih 🙏
Tanggapan Anda membantu kami meningkatkan kualitas layanan JDIH Kabupaten Tuban.