PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1989 TENTANG PEMISAHAN DAN PENGALIHAN KEKAYAAN NEGARA PADA SENTRA OPERASI KESELAMATAN PENERBANGAN (SENOPEN) DI JAKARTA UNTUK DIJADIKAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA II
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH
3
1989
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 1989 TENTANG PEMISAHAN DAN PENGALIHAN KEKAYAAN NEGARA PADA SENTRA OPERASI KESELAMATAN PENERBANGAN (SENOPEN) DI MEDAN, SURABAYA, BALI, UJUNGPANDANG DAN UNIT KESELAMATAN PENERBANGAN DI BALIKPAPAN UNTUK DIJADIKAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA II
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH
2
1989
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1989 TENTANG STANDAR NASIONAL UNTUK SATUAN UKURAN
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH
1
1989
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1989 TENTANG PENERJEMAHAN DAN/ATAU PERBANYAKAN CIPTAAN UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN, ILMU PENGETAHUAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH
29
1988
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1988 TENTANG PERUBAHAN ATAS PASAL 16 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1985 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH
28
1988
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1988 TENTANG PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH PEDAGANG BESAR DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK DISAMPING YANG DILAKUKAN OLEH PEMBORONG
Tidak Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH
27
1988
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1988 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SEMEN TONASA
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH
26
1988
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1988 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 1969 TENTANG PEMBEBANAN ATAS IMPOR SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 1977
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH
25
1988
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1988 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN PEUNDEY DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GARUT, KECAMATAN KOTA SUKABUMI BARAT DAN KOTA SUKABUMI TIMUR DI KOTAMADYA TINGKAT II SUKABUMI DAN KECAMATAN MANIS DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURWAKARTA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH
24
1988
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1988 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS "UNELEC INDONESIA" (UNINDO PT)
Berlaku
Total data : 18987
Ikuti Survey Website JDIH
Data responden
Kami tidak akan membagikan email Anda.
Penilaian layanan
1 = sangat kurang, 5 = sangat puas
Verifikasi
Ikuti Survey IKM
Terima kasih 🙏
Tanggapan Anda membantu kami meningkatkan kualitas layanan JDIH Kabupaten Tuban.