PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN 3 (TIGA) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR, KARAWANG DAN BANDUNG DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH
28
1995
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR, HULU SUNGAI TENGAH, BARITO KUALA, TANAH LAUT, HULU SUNGAI UTARA, TABALONG DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH
27
1995
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1995 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH
26
1995
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1995 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN PADANG
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH
25
1995
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1995 TENTANG USAHA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
Tidak Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH
24
1995
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1995 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ANGKASA PURA II
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH
23
1995
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN 2 (DUA) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GUNUNG KIDUL DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH
22
1995
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN 2 (DUA) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DOMPU DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA BARAT
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH
21
1995
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1995 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. TAMBANG TIMAH
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH
20
1995
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1995 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995
Berlaku
Total data : 18987
Ikuti Survey Website JDIH
Data responden
Kami tidak akan membagikan email Anda.
Penilaian layanan
1 = sangat kurang, 5 = sangat puas
Verifikasi
Ikuti Survey IKM
Terima kasih 🙏
Tanggapan Anda membantu kami meningkatkan kualitas layanan JDIH Kabupaten Tuban.