Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor Dan Impor
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH
1
1996
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1996 Tentang Pembentukan 9 (Sembilan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, Nias Dan Tapanuli Tengah Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara
-
PERATURAN PEMERINTAH
53
1995
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 1995 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAAN XVII DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG BERASAL DARI SEBAGIAN
KEKAYAAN NEGARA HASIL LIKUIDASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAN XVII KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAN XV - XVI
-
PERATURAN PEMERINTAH
46
1995
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1995 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PASAR MODAL
Tidak Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH
45
1995
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DI BIDANG PASAR MODAL
Tidak Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH
44
1995
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENIHAN TANAMAN
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH
43
1995
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SANGIHE DAN TALAUD, GORONTALO, MINAHASA DAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BITUNG DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH
42
1995
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH ATAU DANA PINJAMAN LUAR NEGERI
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH
41
1995
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN 11 (SEBELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG, SOLOK, TANAH DATAR, PESISIR SELATAN, PADANG PARIAMAN, 50 KOTA DAN PASAMAN DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH
40
1995
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1995 TENTANG ANGKUTAN UDARA
Berlaku
Total data : 18987
Ikuti Survey Website JDIH
Data responden
Kami tidak akan membagikan email Anda.
Penilaian layanan
1 = sangat kurang, 5 = sangat puas
Verifikasi
Ikuti Survey IKM
Terima kasih 🙏
Tanggapan Anda membantu kami meningkatkan kualitas layanan JDIH Kabupaten Tuban.