Daftar Produk Hukum

Cari Peraturan


JENIS NO TAHUN JUDUL STATUS #
PERATURAN PEMERINTAH 57 2000 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PELABUHAN INDONESIA IV Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH 56 2000 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KERETA API INDONESIA Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH 55 2000 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PELABUHAN INDONESIA I Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH 54 2000 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2000 TENTANG LEMBAGA PENYEDIA JASA PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH 53 2000 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2000 TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH 52 2000 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH 51 2000 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH 50 2000 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH 49 2000 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG JAKARTA Berlaku
PERATURAN PEMERINTAH 48 2000 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas, Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara Republik Indonesia Kepada Menteri Negara Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Berlaku
Total data : 18987