PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BOLIVAR VENEZUELA MENGENAI KERJASAMA KEBUDAYAAN, ILMU PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN
3
2005
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TAJIKISTAN
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN
2
2005
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF QASIM PEKANBARU MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN
1
2005
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN
5
2004
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI AKHIR PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON I
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN
4
2004
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL PERUBAHAN PERJANJIAN BIDANG JASA ASEAN)
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN
3
2004
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, DAERAH KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2005
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN
2
2004
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PERNYATAAN PERPANJANGAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT SIPIL
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN
1
2004
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI DENPASAR MENJADI INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR
Tidak Berlaku
PERATURAN PRESIDEN
7
1966
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 1966 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG
Berlaku
Total data : 18987
Ikuti Survey Website JDIH
Data responden
Kami tidak akan membagikan email Anda.
Penilaian layanan
1 = sangat kurang, 5 = sangat puas
Verifikasi
Ikuti Survey IKM
Terima kasih 🙏
Tanggapan Anda membantu kami meningkatkan kualitas layanan JDIH Kabupaten Tuban.