Daftar Produk Hukum

Cari Peraturan


JENIS NO TAHUN JUDUL STATUS #
PERATURAN PRESIDEN 31 2012 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN MAROKO TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF MOROCCO FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME) Berlaku
PERATURAN PRESIDEN 30 2012 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION MARITIME SEARCH AND RESCUE, 1979 WITH ANNEX AND 1998 AMENDEMENT TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON MARITIME SEARCH AND RESCUE, 1979 (RESOLUTION MARITIME SAFETY COMMITTEE 70 (69)) (KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MARITIM, 1979 BESERTA LAMPIRAN DAN PERUBAHAN TAHUN 1998 TERHADAP KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PENCARIAN DAN PERTOLONGAN MARITIM, 1979) (RESOLUSI KOMITE KESELAMATAN MARITIM 70 (69)) Berlaku
PERATURAN PRESIDEN 29 2012 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN ANNEX III, ANNEX IV, ANNEX V, AND ANNEX VI OF THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION FROM SHIP 1973 AS MODIFIED BY THE PROTOCOL OF 1978 RELATING THE NETO (LAMPIRAN III, LAMPIRAN IV. LAMPIRAN V, DAN LAMPIRAN VI DARI KONVENSI INTERNASIONAL TAHUN 1973 TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI KAPAL SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PROTOKOL TAHUN 1978 YANG TERKAIT DARIPADANYA) Berlaku
PERATURAN PRESIDEN 28 2012 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG PULAU JAWA-BALI Berlaku
PERATURAN PRESIDEN 27 2012 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SURINAME TENTANG PENGHINDARAN PAJAKBERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OFINDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SURINAME FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME) Berlaku
PERATURAN PRESIDEN 26 2012 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG CETAK BIRU PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL Berlaku
PERATURAN PRESIDEN 25 2012 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PORNOGRAFI Berlaku
PERATURAN PRESIDEN 24 2012 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLEâ????S REPUBLIC OF CHINA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTIONOF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH HONG KONG WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUSREPUBLIK RAKYAT CHINA UNTUK PENGHINDARAN PENGENAAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN) BESERTA PROTOKOLNYA Berlaku
PERATURAN PRESIDEN 23 2012 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ZIMBABWE FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND CAPITAL GAINS (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ZIMBABWE UNTUK PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAKYANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DAN ATAS KEUNTUNGAN PEMINDAHTANGANAN HARTA) Berlaku
PERATURAN PRESIDEN 22 2012 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE EKONOMI NASIONAL Berlaku
Total data : 18987