PERATURAN PRESIDEN NOMOR 176 TAHUN 2014 TENTANG PEMBUBARAN DEWAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT, DEWAN BUKU NASIONAL, KOMISI HUKUM NASIONAL, BADAN KEBIJAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN NASIONAL, KOMITE ANTAR DEPARTEMEN BIDANG KEHUTANAN, BADAN PENGEMBANGAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU, KOMLTE AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK, DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA, DAN DEWAN GULA INDONESIA
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN
175
2014
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 175 TAHUN 2014 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERPADU BAGI PENEGAK HUKUM DAN PIHAK TERKAIT MENGENAI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN
174
2014
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 174 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN ORGANISASI KERJA SAMA EKONOMI DAN PEMBANGUNAN (OECD) TENTANG PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN OECD DI INDONESIA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD) ON THE ESTABLISHMENT OF THE OECD COUNTRY OFFICE IN INDONESIA)
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN
173
2014
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 173 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK TENTANG KERJA SAMA ILMIAH DAN TEKNOLOGI (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLEâ????S REPUBLIC OF CHINA ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION)
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN
172
2014
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 172 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN
171
2014
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 171 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN
170
2014
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 170 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN
169
2014
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 169 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN
168
2014
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 168 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN
167
2014
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 167 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
Berlaku
Total data : 18987
Ikuti Survey Website JDIH
Data responden
Kami tidak akan membagikan email Anda.
Penilaian layanan
1 = sangat kurang, 5 = sangat puas
Verifikasi
Ikuti Survey IKM
Terima kasih 🙏
Tanggapan Anda membantu kami meningkatkan kualitas layanan JDIH Kabupaten Tuban.