Daftar Produk Hukum

Cari Peraturan


JENIS NO TAHUN JUDUL STATUS #
PERATURAN PRESIDEN 82 2015 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2015 TENTANG JAMINAN PEMERINTAH PUSAT ATAS PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR MELALUI PINJAMAN LANGSUNG DARI LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL KEPADA BADAN USAHA MILIK NEGARA Berlaku
PERATURAN PRESIDEN 81 2015 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI SERTA CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Berlaku
PERATURAN PRESIDEN 80 2015 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2015 TENTANG BESARAN HAK KEUANGAN BAGI DEPUTI, STAF KHUSUS, DAN TENAGA PROFESIONALPADAKANTORSTAFPRESIDEN Berlaku
PERATURAN PRESIDEN 79 2015 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KERANGKA KERJA PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL ANTARA KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL REPUBLIK UNI MYANMAR (FRAMEWORK AGREEMENT ON TRADE AND INVESTMENT BETWEEN THE MINISTRY OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF NATIONAL PLANNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR) Berlaku
PERATURAN PRESIDEN 78 2015 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG KONTINGEN GARUDA SATUAN TUGAS HELIKOPTER MI- 17 TENTARA NASIONAL INDONESIA PADA MISI PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DI MALI Berlaku
PERATURAN PRESIDEN 77 2015 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI RUMAH SAKIT Berlaku
PERATURAN PRESIDEN 76 2015 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN DANA ANTISIPASI UNTUK MELUNASI PEMBELIAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK MASYARAKAT YANG TERKENA LUAPAN LUMPUR SIDOARJO DALAM PETA AREA TERDAMPAK 22 MARET 2007 Berlaku
PERATURAN PRESIDEN 75 2015 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015-2019 Tidak Berlaku
PERATURAN PRESIDEN 74 2015 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 74 TAHUN 2015 TENTANG PENGESAHAN ASEAN MULTILATERAL AGREEMENT ON THE FULL LIBERALISATION OF AIR FREIGHT SERVICES (PERSETUJUAN MULTILATERAL ASEAN MENGENAI LIBERALISASI PENUH JASA ANGKUTAN UDARA KARGO), PROTOCOL 1 ON UNLIMITED THIRD, FOURTH, AND FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS AMONG DESIGNATED POINTS IN ASEAN (PROTOKOL 1 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA, KEEMPAT, DAN KELIMA YANG TIDAK TERBATAS DI ANTARA TITIK-TITIK YANG TELAH DITUNJUK DI ASEAN), DAN PROTOCOL 2 ON UNLIMITED THIRD, FOURTH, AND FIFTH FREEDOM TRAFFIC RIGHTS AMONG ALL POINTS WITH INTERNATIONAL AIRPORTS IN ASEAN (PROTOKOL 2 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT KETIGA, KEEMPAT, DAN KELIMA YANG TIDAK TERBATAS DI ANTARA SEMUA TITIK DENGAN BANDAR UDARA INTERNASIONAL DI ASEAN) Berlaku
PERATURAN PRESIDEN 73 2015 PERATURAN PRESIDEN NOMOR 73 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KOORDINASI PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL TINGKAT NASIONAL Berlaku
Total data : 18987