PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PANAMA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS, KONSULER DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THERE PUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PANAMA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICE, CONSULAR AND SPECIAL PASSPORTS)
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN
62
2016
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN
61
2016
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN
60
2016
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN
59
2016
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENASIHAT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN
58
2016
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN PAJAK-PAJAK ATAS PENGHASILAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN
57
2016
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN
56
2016
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN INSTITUT PENELITIAN EKONOMI UNTUK ASEAN DAN ASIA TIMUR MENGENAI KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN SEKRETARIAT INSTITUT PENELITIAN EKONOMI UNTUK ASEAN DAN ASIA TIMUR (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA ON THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF THE SECRETARIAT OF ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE FOR ASEAN AND EAST ASIA)
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN
55
2016
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
Berlaku
PERATURAN PRESIDEN
54
2016
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONALRESCUER
Berlaku
Total data : 18987
Ikuti Survey Website JDIH
Data responden
Kami tidak akan membagikan email Anda.
Penilaian layanan
1 = sangat kurang, 5 = sangat puas
Verifikasi
Ikuti Survey IKM
Terima kasih 🙏
Tanggapan Anda membantu kami meningkatkan kualitas layanan JDIH Kabupaten Tuban.