Dalam rangka terciptanya kepastian hukum dan terwujudnya kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Tuban, perlu dilakukan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap produk hukum terutama produk hukum pusat, hukum beracara di Pengadilan dan ilmu hukum terapan lainnya. Guna mewujudkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tuban dalam hal ini Bagian Hukum Setda Kabupaten Tuban mengadakan kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU) di desa-desa yang ditunjuk di seluruh kecamatan se Kabupaten Tuban. Materi dan narasumber Penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU) berasal dari instansi vertikal di luar SKPD Pemerintah Kabupaten Tuban, yaitu :

Polres Tuban, menyampaikan materi yang terdiri dari :

  • Proses penyelidikan dan penyidikan
  • Kecelakaan Lalu lintas
  • Ketentraman dan ktertiban masyarakat
  • Kenakalan remaja dan Narkoba

Kejaksaan Negeri Tuban, menyampaikan materi yang terdiri dari :

  • Tindak pidan Korupsi
  • Pemeriksaan berkas perkara dan kepolisian
  • Pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan

Pengadilan Negeri Tuban, menyampaikan materi yang terdiri dari :

  • Proses beracara hukum acara pidana dan perdata
  • Mediasi sebelum sidang
  • Pembuktian
  • Upaya hukum banding dan kasasi

Pengadilan Agama  Tuban, menyampaikan materi yang terdiri dari :

  • Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  • Pernikahan di bawah umur dan dispensasi nikah
  • Wali Afdhol
  • Ekonomi Syariaah

Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, menyampaikan materi yang terdiri dari :

  • Undang – undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria
  • Pensertifikatan tanah
  • Pendataan tanah dan pengukuraan tanah
  • Penerbitan buku C desa
  • Tanda batas tanah / patok

Penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU) dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, dan tokoh masyarakat lainnya. Diharapkan dengan dilaksanakannya Penyuluhan Hukum Terpaadu (LUHKUMDU) pemahaman hukum masyarakat akan meningkat sehingga tercipta masyarakat yang taat hukum dan sadar hukum.