Dalam rangka terciptanya kepastian hukum dan terwujudnya kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Tuban , dilakukan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum terutama produk-produk hukum pusat. Guna mewujudkan hal tersebut pemerintah kabupaten tuban dalam hal ini bagian Hukum Setda Kabupaten Tuban mengadakan kegiatan penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU) di Desa-desa yang ditunjuk di seluruh kecamatan se Kabupaten Tuban. Materi dan narasumber Penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU) berasal dari instansi vertical di luar SKPD Pemerintah Kabupaten Tuban, yaitu:

  1. Polres Tuban, menyampaikan materi yang terdiri dari : UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  1. Kejaksaan Negeri Tuban, menyampaikan materi : Pemberantasan Tindak Pidana korupsi.
  1. Pengadilan Negeri Tuban, menyampaikan materi : Proses Beracara Perdata di Pengadilan Negeri.
  1. Pengadilan Agama Tuban, menyampaikan materi : Perkawinan di Bawah Umur dan Dispensasi Kawin.
  1. Kantor Pertahanan Kabupaten Tuban,menyampaikan materi : Proses Pendaftaran Tanah.

Penyuluhan Hukum Terpadu (LUHKUMDU) dihadiri oleh Kepala Desa,BPD,dan tokoh masyarakat lainnya.Diharapkan dengan dilaksanakannya Penyuluhan Hukum Terpadu  (LUHKUMDU)  pemahaman hukum masyarakat akan meningkat sehingga tercipta masyarakat yang taat hukum dan sadar hukum.